Pemerintah resmi mengubah aturan main registrasi kartu SIM di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026, proses pendaftaran nomor seluler kini wajib menggunakan verifikasi biometrik berupa pengenalan wajah. Aturan ini mulai berlaku sejak 19 Januari 2026 dan menandai perubahan besar dalam pengelolaan identitas digital masyarakat.
Kebijakan tersebut ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai respons atas maraknya penipuan digital yang memanfaatkan nomor seluler tanpa identitas jelas. Selama bertahun tahun, kartu SIM prabayar yang mudah dibeli dan langsung aktif menjadi pintu masuk kejahatan siber, mulai dari penipuan OTP, spam pinjaman online, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa registrasi SIM tidak lagi sekadar formalitas administratif. Setiap nomor harus bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan kepada pemilik identitas yang sah. Dalam kerangka ini, biometrik dipilih karena dianggap mampu memverifikasi identitas secara lebih akurat dibanding sekadar input Nomor Induk Kependudukan.
Dalam aturan baru ini, Warga Negara Indonesia wajib melakukan registrasi kartu SIM menggunakan NIK dan data biometrik pengenalan wajah. Sementara Warga Negara Asing menggunakan paspor serta dokumen izin tinggal yang masih berlaku. Untuk pelanggan di bawah usia 17 tahun, proses registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan data biometrik kepala keluarga.
Perubahan penting lainnya adalah kewajiban kartu perdana dijual dalam kondisi tidak aktif. Artinya, kartu baru tidak bisa langsung digunakan sebelum proses registrasi selesai dan tervalidasi. Skema ini dirancang untuk menghentikan praktik lama penjualan kartu aktif yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan digital. Dengan pendekatan ini, nomor anonim diharapkan benar benar hilang dari peredaran.
Pemerintah juga membatasi jumlah kepemilikan nomor prabayar maksimal tiga nomor per pelanggan untuk setiap operator. Pembatasan ini ditujukan untuk menekan penyalahgunaan identitas dalam skala besar. Selama ini, satu identitas bisa digunakan untuk mengaktifkan puluhan hingga ratusan nomor yang kemudian dipakai untuk operasi penipuan terorganisir.
Selain pembatasan, masyarakat diberikan hak penuh untuk mengetahui seluruh nomor yang terdaftar atas identitas mereka. Operator telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas pengecekan nomor dan mekanisme pemblokiran jika ditemukan nomor yang digunakan tanpa sepengetahuan pemilik NIK. Langkah ini memberi kendali langsung kepada masyarakat atas identitas digital mereka.
Jika melihat praktik di negara lain, Indonesia bukan yang pertama menerapkan kebijakan ketat registrasi SIM. India telah lama menggunakan verifikasi biometrik melalui sistem Aadhaar untuk pendaftaran kartu SIM. Hasilnya cukup signifikan dalam mengurangi kartu ilegal, meskipun isu kebocoran data dan privasi sempat menjadi sorotan besar.
China bahkan mewajibkan pemindaian wajah langsung saat pembelian kartu SIM. Kebijakan tersebut efektif menghapus anonimitas nomor seluler, tetapi juga memicu kekhawatiran terkait pengawasan negara yang terlalu luas. Berbeda dengan itu, negara negara Uni Eropa seperti Jerman tetap mewajibkan registrasi identitas tanpa menggunakan biometrik wajah, dengan perlindungan data yang sangat ketat melalui regulasi GDPR.
Indonesia mengambil jalur yang lebih tegas dengan menggabungkan verifikasi biometrik dan pembatasan kepemilikan nomor. Dari sisi keamanan, pendekatan ini dinilai logis mengingat tingkat penipuan digital yang terus meningkat. Namun tantangan besar muncul pada aspek perlindungan data dan kepercayaan publik.
Pemerintah mewajibkan operator menerapkan standar keamanan informasi internasional dan sistem pencegahan penipuan. Sanksi administratif akan dikenakan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan. Meski demikian, hingga kini mekanisme audit independen dan transparansi pengelolaan data biometrik masih menjadi perhatian publik.
Isu ini menjadi penting karena data biometrik bersifat permanen. Berbeda dengan kata sandi atau nomor identitas, data wajah tidak bisa diganti jika terjadi kebocoran. Karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan ketat dan akuntabilitas operator dalam mengelola data pelanggan.
Pemerintah juga membuka opsi registrasi ulang bagi pelanggan lama yang sebelumnya hanya terdaftar menggunakan NIK dan Kartu Keluarga. Langkah ini memberi waktu adaptasi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital.
Secara realistis, aturan registrasi SIM berbasis biometrik bukan solusi instan untuk menghapus penipuan digital. Pelaku kejahatan akan terus mencari celah baru. Namun dengan identitas nomor yang lebih jelas, proses penelusuran dan penegakan hukum menjadi lebih kuat. Beban pembuktian tidak lagi sepenuhnya berada di pihak korban.
Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi memperbaiki ekosistem telekomunikasi nasional dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Tantangannya kini terletak pada konsistensi implementasi, perlindungan data yang nyata, serta komunikasi yang transparan kepada publik. Jika dijalankan dengan benar, registrasi SIM biometrik bisa menjadi fondasi penting bagi ruang digital Indonesia yang lebih tertib dan bertanggung jawab.
