Korea Utara terus menunjukkan sikap tegas pemimpinnya, Kim Jong Un, dengan eksekusi mati terhadap 30 pejabat pemerintah. Langkah ini diambil setelah banjir besar melanda Provinsi Chagang, menyebabkan ribuan orang tewas dan banyak yang kehilangan tempat tinggal. Para pejabat yang dieksekusi dianggap gagal dalam mitigasi bencana, sesuai dengan pernyataan Kim dalam pertemuan darurat partai.
Latar Belakang Banjir
Banjir yang melanda pada akhir Juli 2024 ini diperkirakan telah merenggut nyawa ribuan orang. Di daerah paling parah, yaitu Sinuiju dan Uiju, lebih dari 15.000 orang terpaksa mengungsi. Kerusakan yang ditimbulkan sangat luas, mencakup ribuan rumah dan lahan pertanian. Dalam situasi krisis seperti ini, tindakan tegas Kim Jong Un terhadap pejabatnya menunjukkan betapa seriusnya ia menanggapi bencana ini.
Tanggapan Dunia Internasional
Badan intelijen Korea Selatan sedang memantau situasi ini dengan saksama. Namun, Kementerian Unifikasi Korea Selatan menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa meskipun dunia luar menyaksikan tindakan keras ini, pemerintah Korea Selatan tetap berhati-hati dalam menyikapi situasi yang sangat sensitif ini.
Propaganda dan Penyelamatan
Setelah bencana, pemerintah Korea Utara mengeluarkan foto-foto Kim Jong Un yang terlihat mengawasi upaya penyelamatan. Namun, tidak ada laporan resmi mengenai jumlah korban yang sebenarnya. Sementara itu, sekitar 5.000 orang berhasil diselamatkan, tetapi banyak yang masih menghadapi kesulitan.
Kebijakan Tanpa Bantuan Internasional
Kim Jong Un juga menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan menerima bantuan internasional untuk menghadapi bencana ini. Ia meminta para pejabat untuk merelokasi pengungsi ke Pyongyang, di mana mereka akan mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ini adalah langkah yang menunjukkan upaya pemerintah untuk mempertahankan citra diri di mata dunia.
Kesimpulan
Eksekusi 30 pejabat ini menyoroti bagaimana Kim Jong Un mengelola kekuasaan dan bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di negaranya. Tindakan keras ini mungkin akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang stabilitas dalam kepemimpinan Korea Utara dan dampaknya terhadap rakyatnya.
