Jakarta – Pemerintah memperkuat upaya pemberantasan judi online dengan menyasar aliran dananya. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memblokir rekening-rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Ia menilai pemutusan akses ke situs tidak cukup efektif tanpa disertai pemblokiran jalur keuangannya.
“Konten bisa dibuat ulang dengan mudah, tapi rekening sulit dibuka kembali setelah diblokir,” ujar Meutya dalam siaran pers, Jumat, 1 Agustus 2025.
Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, telah dilakukan penurunan terhadap hampir 2,5 juta konten bermuatan negatif. Dari jumlah itu, sekitar 1,7 juta merupakan konten terkait judi online. Menurut Meutya, mayoritas konten tersebut terdeteksi lewat sistem crawling internal kementerian dan laporan langsung dari masyarakat.
Meski pemblokiran situs terus dilakukan, peredaran konten judi tetap tinggi. Promosi dilakukan secara tersembunyi, menggunakan bahasa tersamar, visual manipulatif, atau platform yang tidak terjangkau sistem pelacakan otomatis. Bahkan, promosi kini juga menyasar kanal-kanal pribadi seperti grup pesan tertutup.
“Pelaku judi online semakin kreatif dalam mencari celah yang tidak terlacak oleh sistem,” kata Meutya.
Melihat tantangan itu, pemerintah memperluas strategi ke arah pelacakan transaksi keuangan. PPATK telah mulai melacak rekening yang diduga menjadi tempat keluar-masuk dana hasil judi online. Pemblokiran rekening menjadi salah satu upaya konkret untuk menekan ekosistem yang selama ini tumbuh subur karena adanya jalur finansial yang terus terbuka.
Meutya menilai bahwa pendekatan ini bisa menjadi titik balik yang signifikan. Dengan diblokirnya rekening, pelaku akan kehilangan akses ke sistem keuangan formal, yang selama ini mereka manfaatkan untuk menyimpan, memutar, atau menarik dana hasil perjudian.
Namun, efektivitas pemblokiran ini bergantung pada peran sektor perbankan. Meutya meminta agar lembaga keuangan memperketat prosedur know your customer (KYC) atau verifikasi identitas nasabah. Ia menekankan bahwa tanpa kontrol ketat dari perbankan, pelaku bisa terus membuka rekening baru setelah yang lama diblokir.
“Perbankan juga harus diminta untuk lebih ketat, supaya pelaku tidak bisa seenaknya membuat rekening baru,” tegasnya.
Menurut Meutya, kolaborasi antara Komdigi dan PPATK adalah bentuk pendekatan terintegrasi yang dibutuhkan dalam menangani kasus-kasus digital lintas sektor. Ia berharap pendekatan gabungan antara pemantauan konten dan pelacakan transaksi ini dapat membuat pemberantasan judi online lebih efektif dan berkelanjutan.
“Ini bagus kalau disatukan. Ada crawling kontennya dan ada juga crawling rekeningnya,” kata Meutya.
Selain itu, Meutya juga menyebut perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan temuan situs atau promosi judi online. Masyarakat diminta tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut berperan dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman.
Kementerian juga membuka ruang komunikasi dengan penyedia platform digital seperti media sosial, layanan pesan instan, hingga penyedia DNS, agar seluruh lapisan sistem digital bisa menjadi bagian dari solusi.
Dengan strategi gabungan ini, pemerintah berharap praktik judi online yang meresahkan masyarakat bisa ditekan secara signifikan, tidak hanya dari sisi konten, tetapi juga dari struktur pendukung yang membuat praktik ini tetap berjalan.
