Aksi Mahasiswa di Depan DPRD
Pada Senin, 1 September 2025, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, secara langsung menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi di depan kantor DPRD Kota Ternate. Dalam suasana yang penuh semangat, Sherly didampingi oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Ikbal Ruray, serta Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman.
Massa aksi yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate membawa sejumlah tuntutan yang dianggap penting untuk disampaikan kepada pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, seorang perwakilan mahasiswa membacakan 17 poin tuntutan, menuntut perhatian serius dari pihak pemerintah.
Tuntutan yang Diajukan
Tuntutan yang disampaikan mahasiswa mencakup berbagai isu krusial, termasuk desakan untuk reformasi agraria, evaluasi izin usaha pertambangan (IUP), serta pengesahan Undang-Undang perampasan aset. Selain itu, mereka juga meminta agar Perda adat di Maluku Utara segera disahkan dan memberikan status tanah di Tabona.
Salah satu perwakilan mahasiswa menyatakan, “Kami ingin agar hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi. Tanah adalah sumber kehidupan kami.” Mereka juga mendesak untuk pembebasan 11 warga adat Maba Sangaji yang saat ini terjerat masalah hukum.
Respons Gubernur Sherly
Menanggapi tuntutan tersebut, Gubernur Sherly mengapresiasi keberanian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi mereka secara tertib. “Saya mendengar dengan saksama semua tuntutan yang disampaikan. Sebagian besar dari tuntutan ini berada di kewenangan pusat. Saya akan memastikan bahwa suara kalian didengar oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Sherly menekankan bahwa meskipun kewenangannya terbatas, ia berkomitmen untuk menyampaikan isu-isu penting yang diangkat oleh masyarakat. “Saya akan mengawal semua tuntutan ini agar mendapatkan perhatian yang semestinya,” tambahnya.
Masalah Tanah di Tabona
Salah satu fokus utama tuntutan adalah masalah tanah di Tabona. Gubernur Sherly mengonfirmasi bahwa masalah tersebut akan segera ditindaklanjuti. “Kami akan membahas masalah ini dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa hak masyarakat di Tabona dihormati,” tegasnya.
Mahasiswa menyampaikan harapan agar pemerintah dapat segera menyelesaikan masalah ini. “Kami ingin kepastian hukum mengenai tanah kami, agar tidak ada lagi konflik di masa depan,” ujar seorang aktivis yang hadir dalam aksi tersebut.
Evaluasi Izin Usaha Pertambangan
Tuntutan lain yang tidak kalah penting adalah evaluasi izin usaha pertambangan (IUP). Mahasiswa menekankan pentingnya evaluasi yang transparan terhadap izin yang telah dikeluarkan. “Kami khawatir banyak izin yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa.
Gubernur Sherly menyatakan bahwa izin IUP merupakan wewenang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada kementerian terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh,” jelasnya.
Tuntutan Pembebasan Warga Adat
Tuntutan untuk pembebasan 11 warga adat Maba Sangaji juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Gubernur Sherly menegaskan bahwa proses hukum mereka sedang berlangsung dan ia membuka ruang komunikasi dengan pihak Kejaksaan. “Saya akan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan untuk mereka,” katanya.
“Ini adalah langkah penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat adat. Kami berharap ada keringanan hukum yang bisa diberikan,” ungkap seorang anggota HMI yang berbicara kepada wartawan.
Perda Adat yang Belum Disahkan
Perda adat yang belum disahkan juga menjadi salah satu tuntutan utama dari massa aksi. Gubernur Sherly menjelaskan pentingnya pengesahan Perda adat untuk melindungi hak-hak masyarakat. “Kami akan mempercepat proses ini agar masyarakat adat mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Mahasiswa berharap agar pengesahan Perda adat dapat segera direalisasikan. “Kami ingin agar hak-hak adat kami diakui secara resmi oleh pemerintah,” ungkap salah satu perwakilan massa.
Menjaga Keamanan Selama Aksi
Selama aksi berlangsung, Gubernur Sherly memberikan penghargaan kepada TNI dan Polri yang mengawal jalannya demonstrasi. “Keberadaan mereka sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi berlangsung,” katanya. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan dalam menghadapi aksi massa.
Massa aksi pun merasa puas dengan pengawalan yang dilakukan oleh aparat. “Kami bisa menyampaikan aspirasi dengan tenang berkat pengawalan yang baik,” ujar seorang mahasiswa.
Harapan untuk Dialog Berkelanjutan
Di akhir pertemuan, Gubernur Sherly menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. “Saya berjanji akan terus berkomunikasi dengan kalian dan memastikan aspirasi ini didengar,” tegasnya. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah siap untuk mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat.
Mahasiswa juga berharap bahwa pertemuan ini menjadi awal dari komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah. “Kami ingin agar masalah kami tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan tindakan nyata,” ungkap salah satu peserta aksi.
Penutup: Membangun Hubungan yang Konstruktif
Pertemuan Gubernur Sherly dengan massa aksi di Ternate menjadi langkah penting dalam membangun hubungan yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Melalui dialog yang terbuka, diharapkan semua isu yang dihadapi masyarakat dapat teratasi.
“Masyarakat harus terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Kami ingin agar suara kami diakui,” ujar seorang aktivis. Harapan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.
