BATAM — Dugaan praktik pungutan liar di pintu masuk internasional Batam terus berkembang setelah semakin banyak wisatawan mancanegara menyampaikan pengalaman serupa. Laporan yang beredar menunjukkan adanya pola kejadian yang konsisten, mulai dari pemeriksaan khusus hingga permintaan uang dalam situasi yang dinilai menekan.
Kasus ini pertama kali mencuat ke publik setelah pengakuan seorang wisatawan asal Singapura beredar luas di media sosial. Dalam keterangannya, ia mengaku mengalami pemeriksaan tidak biasa saat tiba di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center pada Maret 2026.
Ia menyebut dirinya dan pasangan dipermasalahkan setelah berpindah antrean ke jalur autogate yang kosong. Tak lama setelah itu, paspor keduanya ditahan oleh petugas dan mereka dibawa ke ruang pemeriksaan tertutup.
Di dalam ruangan tersebut, wisatawan tersebut mengaku mengalami intimidasi. Ia diminta membayar sejumlah uang dengan dalih penyelesaian pelanggaran. Dalam kondisi tertekan, ia akhirnya memilih membayar agar dapat melanjutkan perjalanan.
Seiring viralnya pengakuan tersebut, laporan serupa mulai bermunculan. Wisatawan dari berbagai negara menyampaikan pengalaman yang memiliki kesamaan, baik dari segi alur kejadian maupun bentuk permintaan.
Beberapa wisatawan mengaku diminta membayar antara 100 hingga 150 dolar Singapura per orang. Sementara itu, ada pula yang menyebut angka lebih tinggi, mencapai 250 hingga 300 dolar Amerika Serikat. Dalam sejumlah kasus, pembayaran dilakukan setelah proses negosiasi di ruang tertutup.
Modus yang dilaporkan bervariasi, namun memiliki pola yang hampir sama. Wisatawan disebut diberi tuduhan pelanggaran administratif, seperti kesalahan antrean atau masalah dokumen. Tuduhan tersebut kemudian diikuti dengan tawaran penyelesaian melalui pembayaran.
Selain itu, terdapat laporan mengenai penyitaan sementara paspor dan ponsel. Situasi ini membuat wisatawan berada dalam kondisi terbatas, tanpa akses komunikasi, serta menghadapi tekanan psikologis.
Tidak sedikit korban yang menyatakan bahwa mereka merasa tidak memiliki pilihan. Dalam situasi asing, dengan dokumen perjalanan ditahan, keputusan untuk membayar dianggap sebagai jalan tercepat untuk keluar dari masalah.
Pihak Imigrasi Batam menyatakan telah menerima berbagai informasi terkait dugaan tersebut. Saat ini, proses pemeriksaan internal tengah dilakukan untuk memastikan kebenaran laporan yang beredar.
Pendalaman dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi. Proses ini mencakup penelusuran terhadap prosedur pemeriksaan serta kemungkinan adanya pelanggaran oleh oknum petugas.
Pejabat Imigrasi menegaskan bahwa institusinya berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional dan akuntabel. Mereka juga menyatakan tidak mentolerir praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun.
Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pelayanan publik.
Selain itu, Imigrasi Batam mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran melalui kanal resmi. Langkah ini dinilai penting agar setiap kasus dapat ditindaklanjuti secara sistematis.
Di luar respons resmi, kasus ini turut mendapat perhatian dari berbagai kalangan di Batam. Sejumlah pihak menilai dugaan pungli tersebut tidak dapat dipandang sebagai kejadian tunggal.
Muncul pandangan bahwa pola yang berulang mengindikasikan adanya persoalan dalam sistem pengawasan. Oleh karena itu, dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelayanan di pintu masuk negara semakin menguat.
Kalangan masyarakat sipil juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses investigasi. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
Selain itu, penguatan sistem pengaduan dinilai perlu dilakukan. Wisatawan asing membutuhkan akses pelaporan yang mudah, cepat, dan dapat digunakan dalam situasi mendesak.
Batam sendiri memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang utama wisatawan internasional, khususnya dari Singapura dan Malaysia. Setiap pengalaman wisatawan di wilayah ini berpotensi memengaruhi persepsi terhadap Indonesia secara keseluruhan.
Dalam era digital, pengalaman negatif dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan platform perjalanan global. Hal ini berpotensi berdampak langsung terhadap tingkat kunjungan wisatawan.
Kasus dugaan pungli ini juga telah menjadi perhatian sejumlah pihak di luar daerah. Ada dorongan agar penanganan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada tingkat internal.
Hingga saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung. Pihak Imigrasi Batam menyatakan akan terus mendalami setiap laporan yang masuk serta memastikan proses berjalan sesuai prosedur.
Perkembangan kasus ini masih dinantikan, terutama terkait hasil pemeriksaan dan langkah lanjutan yang akan diambil. Publik menaruh perhatian pada kejelasan fakta serta upaya konkret dalam mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
