Pemerintah Taiwan resmi menetapkan CEO OnePlus, Pete Lau, sebagai buronan. Penetapan ini dilakukan setelah otoritas kehakiman Taiwan mengeluarkan surat perintah penangkapan atas dugaan perekrutan tenaga kerja lokal secara ilegal. Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyentuh isu sensitif hubungan Taiwan dan China Daratan, khususnya di sektor teknologi.
Otoritas Taiwan menilai Pete Lau terlibat dalam praktik perekrutan lebih dari 70 teknisi asal Taiwan tanpa izin resmi pemerintah. Tindakan tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act, yaitu regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi, ketenagakerjaan, dan kerja sama lintas wilayah antara Taiwan dan China. Aturan ini diberlakukan untuk melindungi keamanan nasional serta kepentingan strategis Taiwan.
Dalam ketentuan undang-undang tersebut, perusahaan asal China diwajibkan mengantongi izin khusus sebelum mempekerjakan warga Taiwan. Tanpa izin, segala bentuk perekrutan dinilai ilegal, meskipun dilakukan atas nama penelitian dan pengembangan. Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa sektor teknologi, terutama semikonduktor dan perangkat cerdas, memiliki tingkat sensitivitas tinggi.
Penyelidikan juga menyeret dua warga negara Taiwan berinisial Lin dan Cheng. Keduanya didakwa karena diduga membantu proses perekrutan ilegal tersebut. Peran mereka mencakup pendirian perusahaan, pengelolaan administrasi, serta perubahan identitas perusahaan yang diduga digunakan sebagai kedok kegiatan operasional OnePlus di Taiwan.
Otoritas menemukan bahwa sebuah perusahaan didirikan di Hong Kong pada 2014 dengan nama yang berkaitan langsung dengan OnePlus. Setahun kemudian, nama perusahaan tersebut diganti. Pergantian identitas ini dinilai sebagai upaya menyamarkan keterkaitan dengan perusahaan induk agar aktivitas perekrutan tidak terdeteksi oleh regulator Taiwan.
Selain soal perekrutan, aliran dana menjadi fokus utama penyidikan. Dalam kurun waktu beberapa tahun, tercatat adanya transfer dana dalam jumlah besar ke Taiwan melalui perusahaan perantara. Dana tersebut dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, serta hasil pengelolaan aset R&D.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan dana tersebut digunakan untuk membayar gaji teknisi, mendukung proses perekrutan, serta membeli peralatan operasional. Pola penggunaan dana ini dinilai tidak sesuai dengan laporan resmi yang disampaikan, sehingga memperkuat dugaan adanya praktik perekrutan ilegal yang terorganisasi.
Dalam pemeriksaan, Cheng menyatakan dirinya hanya berperan sebagai perwakilan hukum dan menangani aspek perencanaan pajak. Ia mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan tidak menerima gaji. Cheng juga menyebut bahwa aktivitas perusahaan di Taiwan hanya berfokus pada penelitian dan pengembangan ponsel.
Sementara itu, Lin yang disebut menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan mengakui bertanggung jawab atas proses seleksi dan kepemimpinan tim teknis. Ia menyatakan bahwa unit di Taiwan tidak memiliki klien mandiri dan seluruh keputusan strategis berasal dari manajemen pusat. Keterangan ini dinilai penting oleh penyidik untuk menelusuri jalur kendali perusahaan.
Hingga kini, pihak OnePlus belum memberikan tanggapan resmi terkait status hukum CEO mereka maupun tuduhan yang disampaikan oleh pemerintah Taiwan. Tidak adanya pernyataan terbuka membuat kasus ini terus menjadi sorotan, baik di dalam negeri Taiwan maupun di tingkat internasional.
Kasus ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan memperketat pengawasan terhadap perusahaan asing, khususnya dari China, yang merekrut tenaga kerja lokal tanpa izin. Pemerintah menilai praktik tersebut berisiko menyebabkan kebocoran keahlian strategis dan melemahkan daya saing industri nasional.
Taiwan dikenal memiliki tenaga kerja teknologi dengan kompetensi tinggi dan pengalaman panjang di industri global. Keunggulan ini membuat para teknisi lokal kerap menjadi target perekrutan perusahaan asing. Namun, pemerintah menegaskan bahwa mobilitas tenaga kerja harus tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menunjukkan sikap tegas Taiwan dalam menegakkan aturan lintas selat. Pemerintah menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan dan tidak ragu mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dianggap melanggar regulasi serta mengancam kepentingan nasional.
Perkembangan selanjutnya dari kasus ini masih menunggu proses hukum lebih lanjut dan respons resmi dari OnePlus. Publik kini mencermati bagaimana perusahaan teknologi global menghadapi tekanan regulasi yang semakin ketat di kawasan Asia Timur.
